5 Simple Statements About reformasi intelijen indonesia Explained
5 Simple Statements About reformasi intelijen indonesia Explained
Blog Article
Proper radical groups, specifically Individuals in political businesses that boost the discourse of Islamic law; and
Hal tersebut disebabkan oleh pengertian bahwa intelijen bukan aparat penegak hukum, sehingga jika undang-undang intelijen selalu dikaitkan dengan penegakan hukum, maka kebijakan intelijen tidak mungkin dapat dijabarkan dengan benar pada tataran operasional.[twelve]
The federal government also been used Legislation No.6/2018 on Well being Quarantine to restrict civil Culture participation in the course of the COVID-19 pandemic. Irrespective of refusing to employ a wellness quarantine as defined and mandated because of the Legislation, authorities have continued to make use of the provisions and article content inside the Legislation to penalize alleged violators, including individuals that protest the government’s managing from the pandemic.
Hal tersebut juga terkait dengan metode kerja dan kultur intelijen yang ingin dibangun di Indonesia. Kerja intelijen lebih banyak dilakukan secara tertutup sehingga bina jaring menjadi hal yang krusial.
Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan.
Namun, setiap perkembangan pasti diiringi dengan tantangan. Andhika menyoroti bahwa mentalitas di lingkungan intelijen semakin terbuka, yang pada akhirnya dapat mengompromikan prinsip-prinsip kerahasiaan. Ia juga mencatat bahwa partisipasi dari masyarakat sipil dalam struktur BIN masih minim.
Bagaimana merombak sistem yang sudah 1500 tahun, mengubah hati orang yang sudah menerima segala pikiran yang salah dan jauh dari Tuhan? Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali pekerjaan Roh Kudus.
The government does not have the appropriate to interfere with The interior self-governance of the CSO. The Law on Foundations, even so, stipulates the organizational structure of a foundation need to consist of 3 organs: the Governing Board (
In recent times, Indonesia’s ranking on different human legal rights and rule of legislation indices has fallen. This is due to an absence of community participation in furnishing criticism and enter towards the administration of presidency, the 2013 Ormas Regulation along with the 2017 Perppu Ormas, harassment and intimidation of minority groups, along with the klik disini continuing criminalization of activists.
15 unsur yang lain adalah kantor-kantor atau biro dalam departemen eksekutif federal. yang dipimpin oleh the Office environment of your Director of Countrywide Intelligence (ODNI), Badan Intelijen Nasional yang secara resmi tidak terdaftar sebagai anggota dari komunitas ini;
Artikel atau sebagian dari artikel ini mungkin diterjemahkan dari United states of america Intelligence Neighborhood di en.wikipedia.org. Isinya masih belum akurat, karena bagian yang diterjemahkan masih perlu diperhalus dan disempurnakan.
It is far from crystal clear which government physique is accountable for registering societal organizations. Post eight of Regulation No. 17 of 2013 on Societal Corporations, which specified the registration authorities according to the geographical degree of a company, was struck down with the Constitutional Courtroom in December 2014. The federal government has not presented a Governing administration Regulation on this matter.
Moreover, the government declared Papua KKB (a Papuan independence armed team) a terrorist organization underneath the Legislation No. 5/2018 on Counterterrorism. This declaration threatens activists and peaceful efforts relevant to Papuans’ legal rights to self-willpower and independence, since the Regulation criminalizes people that ‘spread phrases, attitudes or actions, writing, or display Along with the goal of inciting someone or team of folks to commit violence or threats of violence’.
Seiring dengan perubahan lanskap panggung politik nasional, dengan mengusung konsep reformasi, membuka harapan baru tampilnya performan intelijen, sebagai pilar utama keamanan nasional yang parallel dengan prinsip demokrasi,transparansi dan akuntabel, melalui proses reformasi intelijen. Software besar reformasi intelijen negara, harus berpedoman pada karakteristik intelijen yang independen dan berpedoman pada kepentingan politik negara.